Gorontalo, 02 Agustus 2023 – Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Gorontalo melalui PDM-12 terus berupaya memberikan advokasi dan dukungan kepada para PIC Dinas Pendidikan guna menyampaikan kebijakan merdeka belajar terkait implementasi Transformasi Pendidikan Khusus di daerah. Advokasi dilakukan untuk memberikan informasi agar ada kesamaan persepsi antara Kemendikbudristek, UPT PDM, dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan implementasi pendidikan inklusif di daerah.
Mensukseskan hal tersebut, BPMP Provinsi Gorontalo menyelenggarakan kegiatan Workshop Penyusunan Rencana Aksi Transformasi Pendidikan Khusus dan Iklim Inklusivitas yang berlangsung di Hotel Citimall Gorontalo, 31 Juli dan 1 Agustus 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin koordinasi dan kolaborasi antara BPMP, Dinas Pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan iklim inklusivitas didaerah melalui Rencana Aksi Transformasi Pendidikan Khusus dan Peningkatan Iklim Inklusivitas.
Kepala Sub Bagian Umum, Doni Punu yang membuka kegiatan tersebut dalam sambutannya mengajak Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi serta para pemangku kepentingan agar dapat berkoordinasi dan berkolaborasi dengan BPMP Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan pendidikan inklusif di daerah, sehingga diperlukan pemahaman dan acuan yang sama terkait penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di tingkat satuan pendidikan. “Terdapat rambu-rambu bagi Pemda dan Sekolah dalam menyelenggarakan Pendidikan Inklusif agar tidak menyimpang dari aturan, kriteria yang ditentukan berdasarkan aturan dan perundangan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada setiap pemangku kepentingan,” jelas Doni Punu.
“Iklim inklusivitas pada satuan pendidikan merupakan bagian dari target yang harus dicapai dalam Indikator Priotitas SPM bidang Pendidikan, oleh karenanya di butuhkan peran optimal pemerintah daerah dalam penyelenggaran Pendidikan Inklusif terkait dukungan Regulasi dan Program, dan dukungan aksesbilitas dengan memetakan kebutuhan sarana prasarana yang dibutuhkan satuan pendidikan inklusif serta dukungan kapasitas SDM dan Anggaran,” jelasnya.
Sasaran kegiatan Workshop Penyusunan Rencana Aksi Transformasi Pendidikan Khusus dan Iklim Inklusivitas adalah Dinas Pendidikan Kab/kota/Provinsi yang terdiri dari Kadis, PIC Pendidikan Khusus, Operator Datadik, Korwas, Pengawas Sekolah, Ketua MKKS/KKKS, Kepala SLB, dari pihak eksternal antara lain UNG, UBM, KPAI, Ombudsman, perwakilan orang tua siswa, dan dari PDM terkait ; PDM 05 Kemitraan, PDM 04B Raport Pendidikan Satuan Pendidikan dan PDM 04C Rapor Pendidikan Pemda.
Pada kegiatan ini hadir sebagai narasumber Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi Gorontalo, dan Lembaga Kajian Psikolog. Disamping itu juga hadir narasumber praktik baik diantaranya Ketua Yayasan Kharisma Bunga Bangsa, Ketua Yayasan Sukma Nusa Bangsa, dan Ketua Yayasan Mozaik Child Consultant.
Dalam kegiatan ini peserta melakukan diskusi dengan semua unsur terkait dalam menyusun rencana aksi untuk mendukung transformasi pendidikan khusus di daerahnya. Sebagai tindak lanjut dari workshop ini dalam memperkuat pemahaman terkait penyelenggaran Pendidikan Inklusif di satuan pendidikan akan di bentuk Tim Pokja Transformasi Pendidikan Khusus di masing masing Dinas Pendidikan Kab/kota/Provinsi Gorontalo. *(tox-sarwin-ishak)
