Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) merupakan salah satu program strategi transformasi pendidikan yang bertujuan untuk mengatasi krisis pembelajaran di Indonesia. Kurikulum Merdeka menjadi opsi tambahan dalam rangka pemulihan pembelajaran selama 2022-2024. Kebijakan ini dituangkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran, khususnya Implementasi Kurikulum Merdeka yang akan berlaku pada Tahun Pelajaran 2022/2023.
Untuk mendukung Implementasi Kurikulum Merdeka BPMP Provinsi Gorontalo melakukan sosialisasi dan advokasi IKM melalui Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota se-Provinsi Gorontalo. Berkolaborasi dengan Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Gorontalo, Tim Pokja IKM BPMP Provinsi Gorontalo mensosialisasikan 6 langkah strategi Implementasi Kurikulum Merdeka yang harus dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang telah memilih implementasi kurikulum merdeka secara mandiri pada tahun ajaran 2022/2023, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Kepala BSKAP Nomor 2774/H.H1/KR.00.01/2022 tentang Implementasi Kurikulum Merdeka. Dinas Pendidikan diharapkan segera membentuk kelompok kerja (pokja) IKM yang akan bertanggungjawab untuk mengawal pelaksanaan dan keberhasilan kurikulum Merdeka Belajar di daerahnya.
Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi IKM ini melibatkan seluruh pejabat di dinas pendidikan, pengawas bina, juga kepala sekolah pelaksana IKM mandiri yang progress adoption ratenya pada Dashboard IKM masih sangat rendah. Melalui kegiatan ini diharapkan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota bersama berbagai pihak pemangku kepentingan di daerah dapat menyelaraskan, menyinkronkan serta mendukung terhadap berbagai kegiatan prioritas Kemendikbudristek, dan dapat berkoordinasi dan bersinergi dengan seluruh stakeholders dalam upaya menyukseskan implementasi Kurikulum Merdeka. (humas_bpmpgtlo)