KemendikdasmenZona IntegritasBPMP Gorontalo
KemendikdasmenZona IntegritasBPMP Gorontalo
Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Gorontalo berkomitmen mewujudkan tata kelola bersih, akuntabel, dan layanan penjaminan mutu pendidikan yang berintegritas melalui enam area perubahan Zona Integritas WBK.
Ringkasan komitmen, langkah strategis, capaian, dan arah penguatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di BPMP Gorontalo.
Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Gorontalo berkomitmen melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Pembangunan ZI-WBK dilaksanakan secara sistematis melalui penguatan enam area perubahan, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam pelaksanaannya, BPMP Gorontalo telah melakukan berbagai langkah strategis melalui penguatan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai, penyusunan kebijakan pendukung, penerapan digitalisasi layanan, peningkatan transparansi proses kerja, serta penguatan budaya kerja yang berintegritas. Berbagai inovasi pelayanan dan penguatan sistem pengendalian internal juga terus dikembangkan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas serta memberikan layanan yang lebih cepat, mudah, dan responsif kepada masyarakat.
Implementasi pembangunan ZI-WBK menunjukkan capaian yang positif melalui meningkatnya kualitas layanan, penguatan budaya integritas, serta meningkatnya partisipasi dan kepuasan para pemangku kepentingan. Hal ini menjadi indikator bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan BPMP Gorontalo telah berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas tata kelola organisasi.
Ke depan, BPMP Gorontalo akan terus memperkuat komitmen dan konsistensi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas melalui perbaikan berkelanjutan, pengembangan inovasi, serta penguatan sinergi seluruh unsur organisasi guna mewujudkan institusi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan prima.
Pakta integritas dan arahan pimpinan sebagai fondasi pembangunan Zona Integritas.
Tahapan pembangunan enam area perubahan menuju predikat WBK, 2023–2027.
Penandatanganan pakta integritas, pembentukan tim kerja enam area perubahan, dan penyusunan rencana kerja tahunan.
Implementasi SOP layanan terintegrasi, digitalisasi antrean, dan pengembangan kanal pengaduan daring.
Penerapan sistem pengendalian gratifikasi, whistleblowing system, dan monitoring kinerja berbasis data.
Penilaian mandiri (LKE), survei eksternal, dan pengusulan penilaian ke Tim Penilai Internal Kementerian Keuangan serta Kementerian PANRB.
Penguatan kualitas pelayanan publik berkelanjutan sebagai landasan pengusulan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
Bagian LKE diperbarui dari workbook BPMP Gorontalo_LKE FINAL TPI_2026.xlsx dengan fokus pada total nilai, komponen pengungkit, komponen hasil, dan pembacaan posisi terhadap ambang WBK/WBBM.
Lihat Data Dukung LKETotal nilai evaluasi Zona Integritas berdasarkan workbook final TPI 2026.
| Komponen Pengungkit | Bobot | Nilai | Rasio |
|---|---|---|---|
| Manajemen Perubahan | 8 | 5,98 | 74,7% |
| Penataan Tatalaksana | 7 | 4,60 | 65,7% |
| Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur | 10 | 8,11 | 81,1% |
| Penguatan Akuntabilitas | 10 | 8,35 | 83,5% |
| Penguatan Pengawasan | 15 | 12,75 | 85,0% |
| Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 10 | 7,35 | 73,5% |
| Total Pengungkit | 60 | 47,14 | 78,6% |
Akumulasi komponen pengungkit dan komponen hasil pada workbook final TPI 2026.
Kontribusi total enam area perubahan dari bobot maksimum 60.
1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel: 20,20.
2. Pelayanan yang Prima: 15,79.
Data diambil dari Laporan SKM 2026 TW I (Januari-Maret 2026) dengan 22 responden dan 9 unsur Survei Persepsi Kualitas Pelayanan.
Indeks Kepuasan Masyarakat berada pada kategori Sangat Baik berdasarkan 22 responden.
Tren indikator kinerja utama layanan, 2022–2025.
Tingkat kepatuhan pelaporan wajib pegawai tahun pelaporan 2025.
Seluruh pejabat wajib lapor telah menyampaikan LHKPN.
Seluruh pegawai wajib lapor telah menyampaikan LHKASN.
Seluruh pegawai telah menuntaskan pelaporan SPT Tahunan.
Data diambil dari sheet tindak lanjut rekomendasi audit dengan total 5 butir rekomendasi yang memuat PIC, kebutuhan bukti dukung, dan tautan dokumen pendukung.
| No | Catatan | Rekomendasi | Bukti/Dokumen Pendukung | PIC | Link Bukti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebagian besar bukti dukung pembangunan Zona Integritas tidak dapat diakses dan belum disajikan secara memadai pada saat proses evaluasi, sehingga implementasi dan keberlanjutan pembangunan Zona Integritas belum dapat diverifikasi serta diyakini telah dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan. | Mendorong penguatan tata kelola pembangunan Zona Integritas melalui pelaksanaan program kegiatan yang terarah, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan, serta pengelolaan informasi yang memadai dan terintegrasi, diikuti dengan dokumentasi pelaksanaan yang dapat diverifikasi, sehingga pembangunan Zona Integritas dapat berjalan secara nyata, terukur, dan berkelanjutan. | Rencana Kerja ZI WBK Tahun 2026 yang berbasis isu strategis instansi dan memuat target kuantitatif yang terukur, dilengkapi dokumentasi rapat penyusunan, daftar hadir, dan notula. | Sekretariat | Lihat dokumen |
| 2 | Rencana kerja pembangunan Zona Integritas belum sepenuhnya menggambarkan rencana kerja tahun 2025 yang jelas, belum terdapat target prioritas yang relevan dengan isu dan permasalahan unit kerja, serta belum dirumuskan target dalam bentuk kuantitatif yang terukur sebagai dasar dalam mengukur keberhasilan pembangunan ZI. | Memastikan rencana kerja ZI yang disusun telah memuat target prioritas yang spesifik, terukur, dan relevan dalam menjawab isu strategis unit kerja. | Rencana Kerja ZI WBK Tahun 2026 yang berbasis isu strategis instansi dan memuat target kuantitatif yang terukur, dilengkapi dokumentasi rapat penyusunan, daftar hadir, dan notula. | Sekretariat | Lihat dokumen |
| 3 | Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan ZI belum sepenuhnya dilakukan secara berkala, belum terlihat monev dilakukan secara triwulanan dan belum terlihat pelaporan monev yang memuat hasil pelaksanaan, analisis capaian serta tindak lanjut ke depan dalam pelaksanaan ZI, sehingga efektivitas pengendalian dalam pembangunan ZI belum terkawal dengan baik. | Melakukan penguatan monev pembangunan ZI secara berkala minimal triwulanan dengan pengukuran capaian, analisis hasil, serta rencana tindak lanjut ke depan sebagai upaya pengendalian dan perbaikan berkelanjutan pembangunan ZI di unit kerja. | Laporan monev pembangunan ZI WBK yang memuat capaian, analisis hasil, dan tindak lanjut ke depan untuk TW IV 2025 dan TW I 2026, dilengkapi dokumentasi rapat monev, daftar hadir, dan notula. | Manajemen Perubahan | Laporan TW I 2026 |
| 4 | Pemetaan risiko integritas pada proses pelayanan dan pencapaian kinerja belum dilakukan secara komprehensif. Selain itu, pelaksanaan dari mitigasi risiko integritas belum tergambar dengan baik. | Melakukan penguatan kebijakan pengawasan dan pengendalian integritas melalui pemetaan risiko aspek integritas secara menyeluruh pada proses pelayanan maupun pencapaian kinerja, serta memantau implementasi mitigasi risikonya secara berkala. | Dokumen matriks risiko 2026 yang memuat aspek risiko integritas, rencana tindak pengendalian risiko, laporan monev RTP TW IV 2025 dan TW I 2026, serta dokumentasi pelaksanaan tindakan pengendalian risiko. | Penguatan Pengawasan | Matriks risiko |
| 5 | Unit kerja telah berupaya menyusun inovasi, namun inovasi yang dikembangkan belum dikaitkan dengan kebutuhan dan permasalahan utama unit kerja. Selain itu, belum terdapat dampak dari pelaksanaan inovasi (before-after), serta belum menunjukkan dampak nyata perbaikan. | Mendorong reorientasi pengembangan inovasi berbasis kebutuhan dan isu/permasalahan unit kerja, serta melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan inovasi dan dampak yang dihasilkan. | Penetapan salah satu inovasi yang menjawab tantangan utama, screenshot inovasi, flyer cara kerja inovasi beserta dampak yang diharapkan, serta URL aplikasi jika inovasi berbasis aplikasi. | Pelayanan Publik dan Humas | Folder inovasi |
Dokumentasi proses pembangunan Zona Integritas dari tahun ke tahun.
Video ini merangkum perjalanan pembangunan enam area perubahan, mulai dari pencanangan komitmen, digitalisasi layanan, hingga persiapan evaluasi lapangan oleh Tim Penilai Internal Kementerian Keuangan.
Placeholder video — tautan dapat diarahkan ke kanal YouTube resmi instansi.
Pengalaman satuan pendidikan dan mitra kerja atas layanan yang berintegritas.
"Pendampingan penjaminan mutu untuk sekolah kami jauh lebih cepat dan transparan sekarang."
Yohanes RumagitKepala Sekolah Binaan"Tidak ada lagi biaya tak resmi. Semua tarif dan prosedur tercantum jelas di loket."
Meilani TumbelakaPengawas Sekolah, Dinas Pendidikan"Koordinasi lintas instansi menjadi lebih mudah berkat sistem pelaporan yang terbuka."
Fikri AssagafMitra Instansi Pemerintah DaerahRingkasan indikator pendukung dalam bentuk tabel dan grafik.
| Indikator | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Jumlah pengaduan masyarakat | 27 | 14 |
| Pengaduan selesai < 5 hari kerja | 81% | 95% |
| Pegawai mengikuti diklat integritas | 68% | 90% |
| Unit layanan tersertifikasi ISO 9001 | 2 | 4 |
| Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi | 76,2 | 81,5 |
| Realisasi anggaran pembangunan ZI | 92% | 97% |