Regulasi

Berikut dokumen yang dipakai PPID BPMP Provinsi Gorontalo dalam pengelolaan informasi publik. Unduhan membuka berkas PDF di laman ini.

Regulasi keterbukaan informasi publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lihat
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Lihat
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik Lihat
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Lihat
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan Lihat
Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Lihat
Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lihat

POS Informasi Publik

Prosedur operasional standar yang terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik BPMP Provinsi Gorontalo.

POS Pendokumentasian Informasi Publik Lihat
POS Pelayanan Permintaan Informasi Lihat
POS Penanganan Keberatan atas Informasi Publik Lihat
POS Penetapan Informasi yang Dikecualikan Lihat
POS Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan Lihat
POS Penetapan dan Pemutakhiran Data Lihat
POS Pengelolaan Informasi Publik Lihat
POS Pengaduan Masyarakat Lihat
POS Pengelolaan Arsip Lihat
POS Penyusunan Standar Pelayanan Lihat
POS Dukungan Data dan Informasi Layanan Pendidikan Lihat

Kumpulan SK

SK Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPMP Provinsi Gorontalo Lihat
SK Daftar Informasi Publik BPMP Provinsi Gorontalo Tahun 2026 Lihat
SK Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan (Kemendikdasmen) Lihat