Keputusan dan Kebijakan Standar Pelayanan

FKP Standar Layanan 2026

1. Dokumen masukan dari berbagai pihak

   Berisi usulan, kritik, dan tanggapan atas rancangan kebijakan sebelum ditetapkan. Pada FKP Standar Layanan, masukan dikumpulkan lewat paparan, tanya jawab, dan FGD empat kelompok sesuai jenis layanan.

   Contoh masukan yang tercatat:

   • Kepala SMP 15 Kota Gorontalo: SOP/panduan tiap fitur laman, waktu jawab layanan, dan kejelasan makna Huyula.
   • Perwakilan media (TVRI Gorontalo): keabsahan data untuk pemberitaan, termasuk data program prioritas.
   • Peserta Bone Bolango dan Kota Gorontalo: daftar sekolah penerima revitalisasi, validitas Dapodik, dan data mutu rapor pendidikan.
   • Kelompok kerja hari kedua: syarat surat advokasi (lokasi di BPMP atau di pemohon), bagan prosedur, jangka waktu hari, biaya (gratis di kantor / sesuai SBU jika di luar), kontak help desk pengaduan, serta dasar hukum UU 25/2009.
   Laporan FKP Notulen

2. Dokumen risalah rapat

   Mencatat jalannya pembahasan: siapa yang hadir, materi, dialog, dan kesepakatan. Untuk FKP ini tersedia dua berkas.

   • Notulen 7–8 Mei 2026 — pembukaan, materi FKP, diskusi website, pembagian kelompok, dan paparan rekomendasi hari kedua (notulis Ismawati).
   • Berita acara FKP 2026 — komitmen perbaikan layanan yang wajib dilaporkan ke Kementerian PANRB, berisi identifikasi masalah, usulan, jangka waktu, dan pengesahan pihak terkait.
   Notulen FKP Berita acara

3. Dokumen rancangan peraturan, keputusan, atau kebijakan

   Naskah yang dibahas sebelum SK terbit. Di FKP, peserta mereviu rancangan standar layanan BPMP (advokasi dan fasilitasi, permohonan narasumber, dan layanan terkait tupoksi). Narasumber menegaskan tiga langkah penyusunan: rancangan, partisipasi publik, lalu penetapan.

   Rancangan yang dibahas mencakup persyaratan, mekanisme, jangka waktu, biaya/tarif, sarana, jumlah pelaksana, dan evaluasi kinerja. Usulan kelompok, misalnya, mengubah “validasi” menjadi “finalisasi Kasubbag Umum” dan memperjelas jangka waktu dalam hari.

   Lihat rancangan dalam laporan

4. Dokumen tahap perumusan

   Jejak dari persiapan sampai pelaporan. Tahap FKP Standar Layanan 2026:

   1. Pra pelaksanaan — penganggaran DIPA 2026, tema reviu standar layanan, pemilihan peserta dan narasumber, lokasi. Rapat persiapan 14 April 2026 membagi tugas panitia (koordinasi narasumber, TOR, undangan, notulen, dokumentasi, berita acara).
   2. Pelaksanaan (16 JP) — hari 1: arahan, kebijakan standar layanan, konsep FKP, mekanisme penyusunan, rekomendasi. Hari 2: evaluasi standar, reviu standar BPMP, sosialisasi laman, FGD, pleno.
   3. Pelaporan dan tindak lanjut — laporan FKP, berita acara, penyampaian ke PANRB, dan perbaikan standar hingga SK revisi.

   Metode: paparan, FGD, tanya jawab, dan perumusan rekomendasi. Prinsip FKP yang dipakai: sederhana, partisipatif, akuntabel, berkelanjutan, transparan, dan berkeadilan.

   Laporan tahapan Berita acara

5. Dokumen yang telah diterbitkan

   Naskah resmi setelah proses FKP selesai. Hasil reviu ditetapkan sebagai SK Standar Pelayanan Revisi BPMP Provinsi Gorontalo Tahun 2026. SK ini menjadi acuan persyaratan, prosedur, waktu, biaya, dan penanganan pengaduan layanan publik balai.

   Ringkasan kebijakan layanan yang tetap berlaku setelah FKP juga dapat dilihat di halaman Standar Pelayanan dan Unit Layanan Terpadu.

   SK Standar Pelayanan 2026

Jadwal singkat pelaksanaan