Beranda / Informasi Publik / Informasi Dikecualikan

Informasi Dikecualikan

SK Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan

Surat Keputusan penetapan daftar informasi yang dikecualikan di lingkungan Kemendikdasmen. BPMP Provinsi Gorontalo mengikuti penetapan ini sebagai acuan informasi yang tidak dibuka untuk umum.

Buka SK Informasi Dikecualikan

SK Daftar Informasi Publik BPMP Provinsi Gorontalo Tahun 2026

Surat Keputusan penetapan Daftar Informasi Publik BPMP Provinsi Gorontalo. Dokumen terkait klasifikasi informasi yang tersedia dan yang dikecualikan di tingkat balai.

Buka SK DIP BPMP 2026

A. Informasi umum, kepegawaian, dan hukum

No. pengujian Informasi yang dikecualikan Halaman SK
001 Dokumen rapat (paparan/rekaman/transkrip/notula/risalah) dan surat-surat yang sifatnya rahasia Hlm. 4
002 Dokumen rekaman Closed Circuit Television (CCTV) di Kementerian Hlm. 5
003 Dokumen kepemilikan barang milik negara (BMN) di Kementerian Hlm. 6
004 Informasi dan dokumen penanganan perkara hukum di pengadilan Hlm. 7
005 Laporan pendampingan/informasi proses hukum pegawai yang menjadi saksi atau tersangka di pengadilan Hlm. 8
006 Laporan pendampingan/informasi pemberian keterangan ahli di tingkat pengadilan Hlm. 9
007 Bahan kebijakan dan peraturan yang belum ditetapkan Hlm. 10
008 Data pribadi pegawai di Kementerian Hlm. 11
009 Soal dan jawaban asesmen pegawai Hlm. 12
010 Soal dan jawaban seleksi calon aparatur sipil negara Hlm. 13
011 Data penulis soal dan jawaban seleksi calon aparatur sipil negara Hlm. 14
012 Usulan pengangkatan, pemberhentian dan rotasi pejabat dalam jabatan struktural maupun jabatan fungsional Hlm. 15
013 Dokumen badan pertimbangan jabatan dan pangkat Hlm. 16
014 Dokumen disiplin kepegawaian Hlm. 17
015 Data proses verifikasi, penetapan dan penyaluran penerima bantuan pemerintah dan bantuan sosial di Kementerian Hlm. 18

B. Pengadaan barang/jasa pemerintah

No. pengujian Informasi yang dikecualikan Halaman SK
017 Dokumen pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menurut sifatnya dirahasiakan Hlm. 19
018 Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada tahap pemilihan penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Hlm. 20
019 Rincian Harga Perkiraan Sendiri Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Hlm. 21
020 Dokumen Spesifikasi Teknis pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Hlm. 22
021 Rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Hlm. 23
022 Dokumen persyaratan proses pemilihan atau lembar data pemilihan pengadaan barang/jasa pemerintah Hlm. 24
023 Daftar Kuantitas dan Harga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Hlm. 25
024 Gambar Rancangan Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Hlm. 26
025 Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen lingkungan hidup pengadaan barang/jasa pemerintah Hlm. 27
026 Surat Penawaran Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Hlm. 28
027 Penawaran Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Hlm. 29
028 Penawaran Harga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Hlm. 30
029 Rincian Harga Penawaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Hlm. 31
030 Isian Kualifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Hlm. 32
031 Sertifikat atau lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Hlm. 33
032 Berita Acara Pemberian Penjelasan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Hlm. 34
033 Berita Acara Hasil Negosiasi pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Hlm. 35
034 Jawaban Sanggah pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Hlm. 36
035 Jawaban Sanggah Banding pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Hlm. 37
036 Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Hlm. 38
037 Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Hlm. 39
038 Berita Acara dan Kertas Kerja Evaluasi (Administrasi, Teknis, Harga, dan Kualifikasi) pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Hlm. 40
039 Laporan Hasil Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Hlm. 41
040 Surat Perjanjian Kemitraan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Hlm. 42
041 Kontrak Swakelola pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Hlm. 43
042 Dokumen kontrak yang telah ditandatangani beserta perubahan kontrak yang mengandung informasi yang dikecualikan Hlm. 44
043 Surat Tagihan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Hlm. 45
044 Laporan Pelaksanaan Pekerjaan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang memuat hasil analisis jasa konsultasi Hlm. 46
045 Laporan Penyelesaian Pekerjaan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang memuat hasil analisis jasa konsultasi Hlm. 47
046 Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Hlm. 48
047 Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Hlm. 49
048 Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Hlm. 50

C. Pengadaan, keuangan, data pribadi, dan BMN

No. pengujian Informasi yang dikecualikan Halaman SK
049 Dokumen Penetapan dan/atau Pembatalan Sanksi Daftar Hitam pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang disampaikan PA atau KPA, termasuk SK Penetapan/SK Penundaan/SK Pembatalan, rekomendasi APIP, rekomendasi BPK, keberatan penyedia, usulan PPK atau Pokja, dan dokumen lainnya yang diunggah PA atau KPA Hlm. 51
050 Data pribadi penerima barang/jasa pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Hlm. 52
066 Rincian DIPA dan RKAKL Hlm. 53
067 Rencana Kerja K/L Hlm. 54
068 Data pribadi anggota perpustakaan Kemendikdasmen Hlm. 55
069 Data pribadi peserta didik, pendidik tenaga kependidikan, dan pengguna layanan dalam sistem data pokok pendidikan dan sistem lain yang dikelola Kementerian Hlm. 56
071 Dokumen Penyelesaian Kerugian Negara, meliputi pengumpulan data laporan hasil pemeriksaan dan kerugian negara, penyiapan penyelesaian masalah kerugian negara, penyiapan tindak lanjut hasil pemeriksaan, penghitungan penetapan jumlah kerugian negara, dan penyiapan penetapan pembebanan penggantian kerugian sementara Hlm. 57
072 Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan: Berita Acara Rekonsiliasi dan Daftar Transaksi Hlm. 58
073 Laporan Keuangan Kementerian yang belum diaudit oleh BPK Hlm. 59
074 Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak: penyusunan usulan rencana penerimaan, realisasi penerimaan, penyusunan tarif, serta pemantauan dan evaluasi realisasi penggunaan penerimaan negara bukan pajak Hlm. 60
075 Dokumen kepemilikan aset Kementerian Hlm. 61
076 Daftar Rincian Barang Milik Negara/Inventarisasi BMN Hlm. 62

Sumber SK (file yang sama dengan kolom halaman): SK Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan di Kemendikdasmen.